Cegah Jamaah Telantar, Kemenag Perluas Koordinasi Umrah Ditulis oleh: Naufal, 13 Januari 2017

Untuk mencegah kasus telantarnya jamaah umrah, Kementerian Agama (Kemenag) perlu memperluas koordinasi. Tak hanya dengan penyelenggara perjalanan ibadah umrah (PPIU), tapi juga dengan pihak terkait perjalanan umrah. Sementara pembinaan PPIU oleh Kemenag dan oleh asosiasi juga tetap dilakukan.

Direktur Pembinaan Haji dan Umrah Direktorat Jenderal Penyelenggaraan Haji dan Umrah Kemenag Muhajirin Yanis mengatakan, persoalan telantarnya jamaah umrah di Arab Saudi beberapa waktu lalu sudah disampaikan ke Komisi VIII DPR. Masukan yang diberikan Komisi VIII juga sebagainnya sudah dilakukan Ditjen PHU Kemenag.

Kemenag, selama ini, terus mengawasi perjalanan umrah. Adanya kasus ini membuat Kemenag perlu melakukan pengawasan pada PPIU, tapi juga memperluas koordinasi. Kemenag juga sudah bertemu dan berbicara dengan Direktorat Perhubungan Udara Kementerian Perhubungan untuk menghindari kejadian serupa terus terulang.

"Dalam kasus kemarin itu, kewajiban PPIU sudah selesai karena mereka sudah menyediakan tiket pulang pergi dan jaminan akomodasi. Ternyata maskapai yang tidak memenuhi jadwal dan jamaah terlunta-lunta. Alhamdulilah 11 Januari semua jamaah sudah pulang," ungkap Muhajirin, Jumat (13/1).

Selain memperluas koordinasi, pembinaan PPIU juga tetap berjalan termasuk meminta mereka agar hati-hati memilih maskapai. Sedapat mungkin PPIU memilih maskapai nasional seperti Garuda Indonesia, Lion Air, atau maskapai lain seperti Saudia dan juga memastikan rutenya. Maskapai Flynas yang digunakan pada kasus jamaah umrah baru-baru ini hanya pesawat sewaaan. Muhajirin bersyukur, koordinasi yang baik berhasil membuat 1.920 jamaah haji di Saudi bisa dipulangkan.

"Prinsip penyelenggaraan umrah kan tidak profit oriented, tapi dalam pelaksanaan pasti butuh biaya. Di satu sisi PPIU harus punya kondisi baik membangun usaha, kami juga mengawasi," kata Muhajirin.

Kedua, Kemenag juga akan mengundang dan meminta penjelasa kronologis kejadian kepada PPIU yang merasa jadi korban kemarin akibat maskapai penerbangan yang tidak memenuhi syarat. Dalam kapasitasnya, Kemenag menyampaikan saran dan pembinaan.

"Silakan menggunakan pesawat apa saja, tapi berikan perlindungan kepada jamaah. Mereka ke tanah suci tidak untuk jalan-jalan, tapi ibadah. Ini yang jadi perhatian kami," ujar Muhajirin.

Selain itu, ada masukan juga dari Komisi VIII untuk melakukan evaluasi tahunan. Usulan ini akan dikaji dan bicara dengan PPIU maupun asosiasi. Selama ini Kemenag memang melakukan akreditasi PPIU.

Beberapa waktu terakhir, Ditjen PHU menghadiri musyawarah kerja asosiasi. Muhajirin bersyukur karena mereka tidak hanya menggelar seminar, tapi juga melakukan pembinaan tata usaha dan pengembangan usaha seperti produk halal. Kemenag melihat persaiangan usaha terjadi di lapangan maka PPIU membuat strategi. Muhajirin juga menyebut, asosiasi juga terus menyosialisasikan Lima Pasti Umrah.

Dalam rapat kerja antara Komisi VIII dengan Ditjen PHU Kemenag di Ruang Rapat Komisi VIII DPR RI, Senayan, Jakarta, Komisi VIII meminta Kemenag mencari solusi atas permasalahan yang terjadi pada jamaah umrah Indonesia. Mereka meminta agar kasus telantarnya jamaah haji di Saudi tidak terulang. Komisi VIII juga meminta agar Kemenag memerinci PPIU legal dan ilegal. PPIU ilegal merugikan masyarakat dan bisa dibawa ke ranah hukum.

 

SUMBER: Republika


ARTIKEL TERKAIT

Tanya Ustadz

FORM TANYA USTADZ