Paspor Coklat atau Hijau: Umrah Bukan Biang 'Human Trafficking!' Ditulis oleh: Naufal, 18 Maret 2017

WAHANAHAJIUMRAH.COM,  -  ‘’Umrah atau haji itu bukan biang keladi perdagangan manusia (human trafficking)". Wajah Ketua Umum Himpuh, Ahmad Baluki, terlihat kesal ketika mengatakan hal ini. Betapa tidak dia kini dia merasa ada upaya yang sistematis untuk menyudutkan penyelenggaraan umrah dan haji.

‘’Ini tidak adil! Kenapa hanya pengurusan haji dan umrah saja yang diperumit. Anehnya, pejabat yang terkait kepada saya mengatakan bila dia pun terkejut, seperti disuruh baca ketika langsung dibangunkan saat tertidur lelap. Kenapa para travel yang mengantarkan jamaah ke Laudres, Vatikan, Holly Land (Yerusalem) tidak diperlakukan yang sama. Juga travel wisata biasa yang ke Eropa,Jepang, Thailand, atau lainnya juga tak diperlakukan seoerti itu,’’ kata Baluki dengan nada yang terus kesal.

Keadilan, kata Baluki saat ini memang menjadi kata yang semakin mudah diucapkan tapi susah dibuktikan dalam tindakan. Bukan hanya itu, kalau situasi ini dibiarkan terus maka umat Islam akan kembali terdhalimi karena ada tuduhan bahwa umrah atau haji itu sebagai tindakan yang memicu begitu banyak masalah pelanggaran imigrasi dan hukum, yakni ‘perdagangan manusia’.

‘’Semua harus tahu bahwa fakta yang sebenarnya tidak begitu. Kalau pun ada pelanggaran imigrasi akibat haji atau umrah karena jamaahnya kabur itu jumlahnya sangat kecil. Para TKI bermasalah itu hanya memakai kepergian haji atau umrahnya sebagai alasan atau untuk berkilah menghindari tindakan hukuman dari pihak pemerintah Aab Saudi,’’ katanya.

Mengapa demikian? Baluki mengatakan itu karena para TKI yang ada di Arab Saudi paham betul bila dia ditangkap oleh  aparat keamanan setempat dan mengaku bahwa dia adalah seorang tenaga kerja tanpa dokumen, maka dia akan langsung dipenjara. Perlakuan ini berbeda ketika dia mengaku sebagai ‘mantan jamaah haji atayu umrah’. Mereka paling-paling akan dideportasi dan tidak perlu masuk ke dalam tahanan.

“Jadi Bila TKI di Arab Suadi mengaku status sebagai mantan jamaah umrah atau haji kita harus cermati maksud dia yang sebenarnya, yakni ingin balik ke Indonesia secara gratis dan menghindari hukuman. Sebab, begitu dia mengaku TKI maka dia dipastikan harus menunjukan bukti di mana dulu dia bekerja, majikannya siapa, hingga ditanyai ada soal apa sehingga harus kabur dari majikannya. Celakanya, selain soal masalah hukum antara keduanya harus diselesaikan, si-TKI dan sang majikan Arabnya semuanya dipidana dan dimasukan ke dalama penjara karena menelantarkan orang dan menampung imigran gelap.Maka mengaku sebagai TKi jelas mereka hindari,’’ kata Baluki.

Sebagai Ketua Umum Himpuh, Baluki mengatakan sebenarnya peraturan untuk mengantisipasi adanya orang yang memakai sarana visa umrah atau haji untuk bekerja sudah sedemikian ketat. Pemerintah Arab Saudi pun mengenakan aturan yang keras untuk mengantisipasi penyusupan imigran gelap tersebut.

‘’Bila ketahuan bahwa si penyusup atau imigran gelap itu berasal dari sebuah agen umrah, maka agen umrah itu akan dikenai denda yang sangat besar, yakni 25.000 Real Saudi per orang. Kalau kemudian diketahui travel tersebut telah memasukan empat orang TKI illegal, maka biro travel itu akan terkena sanski tidak bisa lagi mengirimkan jamaah umrah/haji.,’’ katanya.

Selain itu, lanjut Baluki, seluruh uang jaminan yang oleh biro itu dibayarkan sewaktu mengurus izin agar bisa memasukan jamaah haji dan umrah, akan dicarikan oleh pemerintah Arab Suadi sebagai ganti kerugian. Ingat jumlahnya sangat besar, yakni hampir mencapai sekitar Rp 1 millyar atau 150 ribu dolar AS.”

"Jadi begitu terkena sanksi maka dipastikan biro umrah dan haji itu dipastikan bangkrut. Dipastikan biro ini akan 'nangis darah’. Dan kasus ini pun sudah beberapa kali terjadi, ’’ katanya.

Baluki menceritakan, semenjak pertengajan 90-an atau semenjak berlakunya ketentuan bahwa jamaah haji dan umrah harus mempergunakan paspor biasa (paspor hijau), mukai saat itu terjadi pengawasan yang ketat atas orang yang ke luar masuk Arab Saudi. Mereka tak lagi gampang memalsukan identitas yang ada di paspor. Sebab, bila dulu ketika memakai ‘paspor coklat’ identitas foto begitu gampang diubah, kini sudah tak bisa lagi. Pemalsuan cap di paspor juga tak bisa dilakukan.

‘’Saya ingat menggonta-ganti foto sebelum memakai paspor remsi (hijau) dahulu begitu gampang dilakukan. Layanan imigrasi di Arab Saudi saat ini juga masih sederhana seperti hanya mengurus pas lintas batas negara biasa. Akibatnya, orang begitu gampang masuk ke Arab Saudi,’’ tegas Baluki.

Selain itu, Baluki mengaku sangat sedih ketika membaca pernyataan bahwa kepergian umrah atau haji sebagai biang perekrutan ISIS. Ini jelas mengada-ada dan berlebihan sebab fakta mengatakan pada kasus terakhir di mana ada seorang mantan pejabat BUMN yang mengundurkan diri tertangka di Turki karena diindikasikan ingin bergabung dalam ISIS, itu tidak berangkat melalui umrah.

‘’Begitu juga yang juga mereka yang dindikasikan sebagai orang Al Qaidah atau pengikut Usamah bin Laden. Apakah kepergian mereka ke Pakistan dan Afghanistan itu dengan paspor umrah atau haji. Begitu juga yang ke Philipina untuk bergabung dengan gerakan Abu Syayaf, apakah mereka juga memakai paspor haji atau umrah?,’’ kata Basuki dengan nada kesal.

Untuk itu, lanjut Baluki aturan mengenai pemberlakuan pengetatan izin pengurusan visa umrah banyak yang merugikan posisi para travel. Apalagi aturan yang ada belum begitu jelas dan diterjemahkan secara berbeda-beda di kalangan pejabat Kementerian Agama yang ada di daerah. Hal ini makin aneh sebab tiba-tiba pihak kementerian agama ikut-ikutan menjadi penyeleksi atau pengontrol kepergian orang.

‘’Kalau pengurusan paspor haji harus berusan dengan izin pejabat di kantor Kemenag, mengapa kepengurusan paspor untuk keperluan ziarah agama lain tidak diminta hal yang sama. Begitu juga kenapa kalau mereka yang mengurus paspor untuk keperluan kerja atau wisata biasa tidak minta izin dari pihak 'Kesbangpol' yang ada di setiap Pemda di daerah? Kenapa ada perbeadaan? Dan apa tujuannya? Bukankan ini diskriminasi yang malah nanti akan bernuansa SARA?,’’ keluh Baluki.

Sebenarnya pemerintah Arab Saudi pun sudah melakukan tindakan yang keras terhadap ‘penyusupan’ warga negara illegal ke negaranya. Dalam kurun beberapa tahun terakhir mereka melakukan razia besar-besaran untuk mencari imigran gelap. Pembuatan ‘igamah’ (semacam KTP) kini sangat ketat. Tak hanya pihak imigrannya yang akan dikenai hukuman, pihak penampung , majikan, atau tuan rumah akan ikut terkena imbasnya.

“Antisipasi ini pun terus dilakukan. Pada kunjungan Raja Salman misalnya terungkap bahwa sudah ada kerja sama antara Polri dan pihak keamanan Arab Saudi untuk mengatasi datangnya pendatang haram itu,’’ katanya.

Untuk itu, Basuki berharap pengetatan prosedur umrah jangan sampai dilakukan secara gegabah sehingga membuat resah kaum Muslim Indonesia ketika ingin berziarah ke tanah suci.

“Sekali lagi, banyak orang yang mengaku sebagai mantan jamaah umrah dan haji ketika ditangkap dalam razia imigran di Arab Saudi demi menyekamatkan diri dari hukuman dan bisa pulang ke tanah air dengan gratis karena dideportasi,’’ tandas Balu mengakhiri perbincangan.

 

 

SUMBER: ihram.co.id


ARTIKEL TERKAIT

Wahana Haji Umrah
Wahana Haji Umrah